DPD RI Apresiasi Program Gubernur Jabar Terpilih Tentang Otonomi Baru

By | April 14, 2019

DPD RI Apresiasi Program Gubernur Jabar Terpilih Tentang Otonomi Baru

DPD RI Apresiasi Program Gubernur Jabar Terpilih Tentang Otonomi Baru

DPD RI Apresiasi Program Gubernur Jabar Terpilih Tentang Otonomi Baru

BANDUNG-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI

memberikan apresiasi dan dukungan atas program yang akan dilakukan pasangan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, selama lima tahun kepemimpinannya kedepan, salah satunya tentang otonomi baru.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, pihaknya mendukung rencana Gubernur JabarĀ  Ridwan Kamil yang berencana melakukan pemekaran sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi dan Garut.

“Ada yang menarik dalam sidang Paripurna DPRD Jabar kemarin

, tentang rendahnya alokasi yang disalurkan oleh pusat ke Jabar, yaitu hanya Rp 600 ribu per orang pertahun sementara Jatim Rp 1 juta,” kata Ayi, dalam “Dialog Kebangsaan dan Silaturahim Bersama Wartawan” di Bandung, Senin (10/09).

Menurut Ayi, kondisi ini terjadi karena jumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih banyak yaitu mencapai 35, sementara di Jawa Barat hanya 27 kota dan kabupaten meskipun jumlah penduduknya lebih banyak yaitu mencapai 48 juta orang.

“Untuk mengalokasikan dana ke daerah, pusat lebih melihat kepada jumlah kota

dan kabupaten di setiap daerah ketimbang jumlah penduduk, jadi kalo Jabar ingin menambah alokasi dana dari pusat ya harus menambah otonomi baru,” ucapnya.

Ayi menyatakan, jika untuk menambah otonomi baru sulit dilakukan cara yang bisa kemungkinan bisa yaitu dengan menambah jumlah desa di Jawa Barat karena kedepan rencananya pemerintah pusat juga akan menambah dana desa sehingga diharapkan dengan penambahan desa ini akan bertambah juga dana alokasi untuk di Jabar.

“Mudah-mudahan Gubernur Jabar bisa menambah jumlah Dana Otonomi Baru (DOB) nambah 13, jadi 40 sehingga seimbang dengan Jatim, tapi saya usulkan sebelum pemekaran kota dan kabupaten lebih baik penambahan desa karena wewenangnya ada di Gubernur dan DPRD untuk diajukan ke Depdagri,” tuturnya.

 

Sumber :

http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/nama-latin-dan-manfaat-tumbuhan-paku/